Salah satu negara di Afrika, Nigeria, saat ini sedang mengalami peningkatan luar biasa dalam hal adopsi kripto.
Peningkatan penggunaan mata uang digital ini dapat diatribusikan kepada sejumlah faktor ekonomi dan populasi muda yang cakap dalam teknologi di negara ini. Implikasi dari tren ini sangat luas, mengingat Nigeria adalah ekonomi terbesar di benua ini.
Dengan mata uang naira mengalami devaluasi signifikan dan tingkat inflasi yang melonjak, masyarakat Nigeria secara aktif mencari alternatif untuk transaksi keuangan mereka.
Adopsi Kripto di Nigeria
Menurut laporan terbaru dari perusahaan analisis blockchain berbasis New York, Chainalysis, transaksi kripto di Nigeria tumbuh sebesar 9 persen secara tahun demi tahun, mencapai total US$56,7 milyar antara Juli 2022 dan Juni 2023.
Bitcoinist melaporkan bahwa, peningkatan yang luar biasa ini tidak terbatas hanya pada Nigeria, karena negara-negara tetangga seperti Uganda juga menyaksikan adopsi kripto yang meroket sebesar 245 persen, mencapai total US$1,6 milyar.
Namun, Kenya mengalami arah yang berbeda, adopsi kripto di negara ini mengalami penurunan lebih dari 50 persen menjadi US$8,4 milyar dalam periode yang sama.
Aktivitas kripto yang meningkat di Nigeria ini bersamaan dengan ketidakstabilan ekonomi yang signifikan, terutama penurunan besar dalam nilai naira yang terjadi pada Juni dan Juli 2023.
Ketidakpastian finansial ini telah mendorong banyak warga Nigeria untuk beralih ke kripto seperti Bitcoin dan stablecoin. Aset digital ini, terutama stablecoin, memberikan rasa prediktabilitas finansial yang berbeda dengan volatilitas inheren pasar kripto.
Ketidakstabilan ekonomi baru-baru ini di Nigeria dapat sebagian diatribusikan kepada reformasi kebijakan berani yang diinisiasi oleh Presiden Bola Ahmed Tinubu.
Langkah-langkah ini melibatkan penghapusan subsidi bahan bakar yang banyak digunakan dan pengangkatan sejumlah batasan nilai tukar.
“Masyarakat terus mencari peluang untuk melindungi diri dari devaluasi naira dan penurunan ekonomi yang berlangsung sejak COVID,” ujar salah satu Pendiri bursa mata uang digital berbasis Nigeria Busha, Moyo Sodipo.
Penting untuk dicatat bahwa hubungan pemerintah Nigeria dengan kripto telah ditandai oleh ketidakpastian.
Pada tahun 2021, pemerintah negara ini mengeluarkan larangan bagi bank dan lembaga keuangan untuk memproses atau memfasilitasi transaksi kripto, dengan alasan kekhawatiran terkait pencucian uang, pembiayaan terorisme, kejahatan siber dan volatilitas kripto.
Namun, terdapat pergeseran nyata dalam sikap pemerintah, dengan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Nigeria yang mengenalkan serangkaian regulasi untuk aset digital pada tahun berikutnya.
“Peraturan Baru tentang Penerbitan, Platform Penawaran dan Penyimpanan Aset Digital,” sebagaimana diuraikan dalam struktur regulasi 54 halaman di situs resmi SEC, mengatur aset-aset ini sebagai sekuritas di bawah yurisdiksi SEC.
Kerangka regulasi ini merupakan perubahan besar dari larangan sebelumnya dan menunjukkan kesediaan untuk terlibat dan mengatur pasar kripto yang berkembang. [st]
