Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menghormati setiap kebijakan yang diambil negara lain.
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid pun memastikan tidak ada upaya intervensi terkait penolakan kedatangan Ustad Abdul Shomad (UAS) dan rombongan tersebut di Singapura.
“Tentu permintaan klarifikasi terhadap hal itu sudah dilakukan oleh stakeholder terkait, dalam hal ini KBRI Singapura,” kata Ahmad Nur dalam keterangannya, Rabu (18/5/2022).
Ahmad Nur melihat kebijakan yang dilakukan oleh Singapura sebagai bentuk prediksi atau antisipasi dini terhadap potensi ancaman kepada negaranya.
Jika di Indonesia pencegahan dilakukan dengan prinsip ‘preventive strike’ yakni pencegahan ancaman aksi teror sebagaimana dilakukan oleh Densus 88. Sementara, di Singapura lebih hulu yakni ‘pre-emptive strike’, yakni pencegahan terhadap potensi ancaman aksi yang disebabkan oleh pandangan, doktrin dan ideologi.
Baca juga: Kronologis Lengkap Ustaz Abdul Somad Dideportasi Singapura, Niat Berlibur Malah Seperti Dipenjara
Hal ini dilakukan karena Singapura memiliki landasan regulasi Bernama ISA (Internal Security Act) yang mencakup pelarangan ideologi, pandangan dan pemahaman radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme.
“Singapura berani mengambil langkah itu karena jelas ceramah, sikap dan pandangan yang ekslusif, intoleran merupakan watak dasar dari muncul pemahaman radikal terorisme akibat doktrin al-wala wa bara maupun takfiri,” ucap Ahmad Nur.
“Inilah yang dilihat oleh Pemerintah Singapura sebagai pandangan yang mengajarkan segreasi yang tidak relevan dan membahayakan negaranya yang multi ras-etnik,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyebut, hal ini justru menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk juga melakukan pencegahan.
