TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Riyono menilai teguran Presiden Joko Widodo terhadap kinerja Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) bukan kali pertama.
Menurut Riyono, Presiden harus berani mengambil langkah serius mengatasi lemahnya kinerja Bulog dalam mengelola serapan produk petani termasuk penyaluran beras.
“Keluhan Presiden pada Rapat Kabinet Senin 20 Juni 2022 yang kesekian kali terkait kinerja Bulog, awal tahun 2022 juga sudah dikeluhkan. Mengapa sekarang dikeluhkan kembali?” ujarnya kepada Tribun Network, Selasa (28/6/2022).
Baca juga: Pengusaha Beras Yakin Anies Dapat Tiket Pilpres, Taruhan Range Rover Tanggung Kalau Cuma Alphard
Dia mengatakan bahwa kondisi Perum Bulog semakin menyedihkan karena beban berat utang senilai Rp13 triliun dan skema bisnis tidak tertata.
Utang tersebut dipicu dari pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang hingga saat ini mencapai 1,2 juta ton.
“Kemampuan yang hanya enam persen untuk market beras membuat Bulog hanya sebagai penonton pemain pangan nasional,” urainya.
Riyono mengungkapkan carut marut kinerja Bulog bukan tanpa sebab, akibat peran pemerintah dalam penugasan yang sangat ambigu terkait penyerapan gabah petani dan penyedian beras untuk bantuan Covid-19.
Menurut dia, bantuan yang diberikan dengan sistem tidak cash membuat sisi keuangan Bulog limbung.
“Pak Buwas pada Maret 2021 sudah menyatakan bahwa Bulog berpotensi rugi besar bisnisnya di 2021.
Ternyata tepat prediksinya, utang Rp13 T menjadikan Bulog bisa bangkrut. Presiden harus berani ambil langkah serius,” papar Riyono.
Baca juga: Undang Ekonom, Mendag Zulkifli Hasan Bahas Harga Cabai Hingga Beras
